{"id":212,"date":"2021-02-02T15:50:09","date_gmt":"2021-02-02T15:50:09","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.idtheme.com\/wpberita\/?page_id=3"},"modified":"2024-05-18T11:19:10","modified_gmt":"2024-05-18T11:19:10","slug":"redaksi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/","title":{"rendered":"Redaksi"},"content":{"rendered":"\r\n<p><strong>Susunan Redaksi kutipan-news.com<\/strong><\/p>\r\n<p>Pimpinan umum : Suparno<br \/>Penasehat umum. : Ir. Nuryanto, Bambang S. H<br \/>Pimpinan Redaksi : Yan Adi Christanto<br \/>Wakil Pimred : Cristian<br \/>Sekertaris Keuangan : Yuli<br \/>Keuangan : Suyatmi<br \/>Redaktur utama : Teguh<br \/>Koordinator Liputan : Untung Azhari<br \/>Wartawan : Bowo<br \/>Wartawan : Abimanyu<br \/>Wartawan : Alex<br \/>Wartawan : Purnomo<br \/>Alamat Redaksi : Link. 03 Desa Ngunut RT. 001\/ RW. 003 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.\u00a0<\/p>\r\n<p><br \/>Email : kutipan-news@gmail.com<br \/><em><strong>Tlp \/ wa : 081217697042 \/ 08157915721<\/strong><\/em><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Pengumuman:<br \/>Reporter\/Wartawan\/Jurnalis kutipan-news.com namanya tercantum pada kolom Box Redaksi, dilengkapi ID Card dan Surat Tugas yang masih berlaku. Apabila ada yang mengaku sebagai Reporter\/Wartawan\/Jurnalis kutipan-news.com tanpa ID Card, Surat Tugas, serta namanya tidak tercantum pada Box Redaksi, segala tindakannya bukan merupakan tanggungjawab Redaksi.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA<br \/>NOMOR 40 TAHUN 1999<br \/>TENTANG<br \/>PERS<\/p>\r\n<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.<br \/>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA<\/p>\r\n<p>a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur<br \/>yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<br \/>yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana<br \/>tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;<\/p>\r\n<p>b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara yang demokratis,<br \/>kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak<br \/>memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan<br \/>untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan<br \/>mencerdaskan kehidupan bangsa;<\/p>\r\n<p>c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk<br \/>opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-<br \/>baiknya berdasarkan kemer- dekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan<br \/>dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;<\/p>\r\n<p>d. bahwa pers nasiona1 berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,<br \/>perdamaian abadi dan keadiJan sosiaJ;<\/p>\r\n<p>e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers<br \/>sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan<br \/>Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan<br \/>zaman;<\/p>\r\n<p>f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d. dan e pelu<br \/>dibentuk Undang-undang tentang Pers;<br \/>Mengingat :<\/p>\r\n<p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945;<br \/>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII\/MPR\/1998<br \/>tentang Hak Asasi Manusia;<br \/>Dengan persetujuan<br \/>DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA<br \/>MEMUTUSKAN :<\/p>\r\n<p>Menetapkan :<br \/>UNDANG-UNDANG TENTANG PERS<\/p>\r\n<p>BAB I<br \/>KETENTUAN UMUM<\/p>\r\n<p>Pasal 1<br \/>Dalam Undang-undang ini. yang dimaksud dengan :<\/p>\r\n<p>Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan<br \/>jurna1istik meliputi mencari, mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan<br \/>menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta<br \/>data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media<br \/>elektronik.dan segala jenis saluran yang tersedia.<br \/>Perusahaan pers ada1ah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi<br \/>perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya<br \/>yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.<br \/>Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau<br \/>media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.<br \/>Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.<br \/>Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.<br \/>Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.<br \/>Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.<br \/>Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang<br \/>akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat<br \/>mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari<br \/>pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.<br \/>Pembredelan atau peIarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau<br \/>penyiaran secara paksa atau melawan hukum.<br \/>Hak Tolak adalah hak wartawan karena ptofesinya, untuk menolak mengungkapkan nama<br \/>dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.<br \/>Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau<br \/>sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.<br \/>Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan<br \/>informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.<br \/>Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi,<br \/>data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang<br \/>bersangkutan.<br \/>Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.<br \/>BAB II<br \/>ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJlBAN DAN<br \/>PERANAN PERS<\/p>\r\n<p>Pasal 2<br \/>Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip<br \/>demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.<\/p>\r\n<p>Pasal 3<br \/>(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol<br \/>sosial.<br \/>(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga<br \/>ekonomi.<\/p>\r\n<p>Pasal 4<br \/>(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.<br \/>(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan<br \/>penyiaran.<br \/>(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mempero1eh,<br \/>dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.<br \/>(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak<br \/>To1ak.<\/p>\r\n<p>Pasal 5<br \/>(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-<br \/>norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.<br \/>(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.<br \/>(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.<\/p>\r\n<p>Pasal 6<br \/>Pers nasional me1aksanakan peranan sebagai berikut :<br \/>a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;<br \/>b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum. dan Hak<br \/>Asasi Manusia. serta menghormati kebhinekaan:<\/p>\r\n<p>c. mengembangkan pendapat wnwn berdasarkan informasi yang tepat. akurat. dan benar;<br \/>d. melakukan pengawasan, kritik. koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan<br \/>kepentingan umum;<br \/>e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.<\/p>\r\n<p>BAB III<br \/>WARTAWAN<\/p>\r\n<p>Pasal 7<br \/>(1) Wartawan bebas mernilih organisasi wartawan.<br \/>(2) Wartawan merniliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.<\/p>\r\n<p>Pasal 8<br \/>Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.<\/p>\r\n<p>BAB IV<br \/>PERUSAHAAN PERS<\/p>\r\n<p>Pasal 9<br \/>(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.<br \/>(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.<\/p>\r\n<p>Pasal 10<br \/>Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk<br \/>kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.<\/p>\r\n<p>Pasal 11<br \/>Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.<\/p>\r\n<p>Pasal 12<br \/>Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka<br \/>melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat<br \/>percetakan.<br \/>Perusahaan pers dilarang memuat iklan:<\/p>\r\n<p>Pasal 13<br \/>a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup<br \/>antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;<br \/>b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan<br \/>peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;<br \/>c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.<\/p>\r\n<p>Pasal 14<br \/>Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia<br \/>dan negara dapat mendirikan kantor berita.<\/p>\r\n<p>BAB V<br \/>DEWAN PERS<\/p>\r\n<p>Pasal 15<br \/>(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan persdan meningkatkan kehidupan pers nasional,<br \/>dibentuk Dewan Pers yang independen.<br \/>(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:<br \/>a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;<br \/>b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;<br \/>c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;<\/p>\r\n<p>d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas<br \/>kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;<br \/>e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;<br \/>f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang<br \/>pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;<br \/>g. mendata perusahaan pers.<br \/>(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:<br \/>a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;<br \/>b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;<br \/>(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.<br \/>(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan<br \/>Keputusan Presiden.<br \/>(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih<br \/>kembali untuk satu periode berikutnya.<br \/>(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:<br \/>a. organisasi pers;<br \/>b. perusahaan pers;<br \/>c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.<\/p>\r\n<p>BAB VI<br \/>PERS ASING<\/p>\r\n<p>Pasal 16<br \/>Peredaran pers asing dan pendiri perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan<br \/>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\r\n<p>BAB VII<br \/>PERAN SERTA MASYARAKAT<\/p>\r\n<p>Pasal 17<br \/>(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan<br \/>menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.<br \/>(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :<br \/>a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan<br \/>teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;<br \/>b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan<br \/>meningkatkan kualitas pers nasional.<\/p>\r\n<p>BAB VIII<br \/>KETENTUAN PIDANA<\/p>\r\n<p>Pasal 18<br \/>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang<br \/>berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)<br \/>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp<br \/>500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br \/>(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13<br \/>dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br \/>(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan<br \/>pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)<\/p>\r\n<p>BAB IX<br \/>KETENTUAN PERALIHAN<\/p>\r\n<p>Pasal 19<br \/>(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers<br \/>yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan<\/p>\r\n<p>fungsinya sepanjang tidak bertantangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan<br \/>undang-undang ini.<br \/>(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib<br \/>menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1<br \/>(satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.<\/p>\r\n<p>BAB X<br \/>KETENTUAN PENUTUP<\/p>\r\n<p>Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :<\/p>\r\n<p>Pasal 20<br \/>1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran<br \/>Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815) yang telah diubah<br \/>terakhir dengan Undang- undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-<br \/>undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah<br \/>diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor<br \/>52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);<br \/>2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang<br \/>Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963<br \/>Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang<br \/>menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah,<br \/>dan penerbitan-penerbitan berkala;<br \/>dinyatakan tidak berlaku.<\/p>\r\n<p>Pasal 21<br \/>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br \/>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan<br \/>penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<\/p>\r\n<p>Diundangkan di Jakarta<br \/>pada tanggal 23 September 1999<br \/>MENTERI NEGARA SELKRETARIS NEGARA<br \/>REPUBLIK INDONESIA<br \/>ttd<\/p>\r\n<p>MULADI<\/p>\r\n<p>Disahkan di Jakarta<br \/>pada tanggal 23 September 1999<\/p>\r\n<p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA<\/p>\r\n<p>ttd<\/p>\r\n<p>BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE<br \/>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Susunan Redaksi kutipan-news.com Pimpinan umum : SuparnoPenasehat umum. : Ir. Nuryanto, Bambang S. HPimpinan Redaksi :&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"class_list":["post-212","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Redaksi - Kutipan News<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Redaksi - Kutipan News\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Susunan Redaksi kutipan-news.com Pimpinan umum : SuparnoPenasehat umum. : Ir. Nuryanto, Bambang S. HPimpinan Redaksi :...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Kutipan News\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-05-18T11:19:10+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"10 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/\",\"url\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/\",\"name\":\"Redaksi - Kutipan News\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#website\"},\"datePublished\":\"2021-02-02T15:50:09+00:00\",\"dateModified\":\"2024-05-18T11:19:10+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Redaksi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#website\",\"url\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/\",\"name\":\"Kutipan News\",\"description\":\"Aktual Terpercaya\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#organization\",\"name\":\"Kutipan News\",\"url\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/cooltext444121017487467.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/cooltext444121017487467.png\",\"width\":348,\"height\":51,\"caption\":\"Kutipan News\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Redaksi - Kutipan News","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Redaksi - Kutipan News","og_description":"Susunan Redaksi kutipan-news.com Pimpinan umum : SuparnoPenasehat umum. : Ir. Nuryanto, Bambang S. HPimpinan Redaksi :...","og_url":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/","og_site_name":"Kutipan News","article_modified_time":"2024-05-18T11:19:10+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"10 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/","url":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/","name":"Redaksi - Kutipan News","isPartOf":{"@id":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#website"},"datePublished":"2021-02-02T15:50:09+00:00","dateModified":"2024-05-18T11:19:10+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/redaksi\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Redaksi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#website","url":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/","name":"Kutipan News","description":"Aktual Terpercaya","publisher":{"@id":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#organization","name":"Kutipan News","url":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/cooltext444121017487467.png","contentUrl":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/cooltext444121017487467.png","width":348,"height":51,"caption":"Kutipan News"},"image":{"@id":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/212","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=212"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/212\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lentera-web.biz.id\/kutipannews\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=212"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}