Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Dalam Penyampaian Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Tahun 2023

TULUNGAGUNG – DPRD Kabupaten Tulungagung melaksanakan Rapat Paripurna guna membahas penetapan ranperda dan penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap LKPJ Bupati untuk akhir tahun anggaran 2023, yang digelar di Ruang Graha Wicaksana, jum’at (26/04/2024).

Salah satu Fraksi Partai Golkar, Asrori menyampaikan pendapat akhirnya bahwa kajian tersebut dilakukan atas dua agenda sudah dibahas dalam rapat. Hasilnya, masing-masing fraksi di DPRD menyetujui dan memberi rekomendasi agar ranperda yang ditetapkan segera diundangkan. Namun , ada beberapa catatan yang ditujukan kepada pemkab Tulungagung untuk evaluasi kinerja.

“Dalam sektor pelayanan, kami minta pemkab serius menangani permasalahan IPAL di pasar Bandung. Kami rekomendasikan agar dilakukan relokasi pedagang ke tempat yang lebih layak. Karena limbahnya mencemari sumur-sumur yan gada di sekitarnya,” ucap Asrori.

Untuk diketahui, perbaikan Pasar Campurdarat pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu juga patut disegerakan.

Menurut Asrori, ada sejumlah pedagang kecil yang bergantung pada proses transaksi di pasar itu. “Sementara, dengan dicabutnya Perda tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, kita harap dinas terkait agar memudahkan izin pelaku usaha khususnya di bidang industri dan perdagangan,” tuturnya.

Hasil pembahasan pada LKPJ bupati tahun anggaran 2023 juga mengerucut pada rekomendasi oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Tetapi, sebelumnya dilakukan berbagai pembahasan oleh masing-masing komisi dengan mitra kerja.

Sementara itu, anggota banggar DPRD Tulungagung, Andri Santoso mengatakan, Banggar juga melakukan pembahasan bersama TAPD untuk dinkronisasi dengan rancangan yang disampaikan.

Beberapa catatan yang di minta untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah eksekutif, mulai dari pembangunan infrastrutur yang harus terus digenjot, permasalahan penerangan jalan umum, penting adanya penambahan pos siaga bencana di wilayah rawan kebakaran.

“Kami nilai pelaksanaan manajemen di pemerintah desa kurang mumpuni. Karena itu pihaknya meminta agar inspektorat bisa mengintensifikasikan hal ini,” imbuhnya.

Di sisi lain, dia pun mengapresiasi kinerja Pemkab yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ” Hal ini tampak dari adanya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam beberapa tahun terakhir. “lsetelah mempertimbangkan beberapa aspek, kami beri rekomendasi tentang LKPJ Bupati tahun anggaran 2023,”ungkapnya.

Di tempat yang sama, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno menjelaskan, upaya pelayanan kepada masyarakat memang harus terus ditingkatkan. Dia menilai apa yang jadi masukan oleh pemerintah legislatif dalam rapat paripurna harus jadi prioritas.

“Terkait infrastruktur, diakui itu butuh biaya besar. Saat ini kita masih berada di angka 52 persen dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas. Masih ada sisa 36 persen. Ini jadi PR kita,” ulasnya.

Ada tiga pola pembiayaan yang sedang dirancang Pemkab Tulungagung dalam upaya pemenuhan infrastruktur. Yaitu melalui APBD, DBHCT, dan pengajuan bantuan ke pemerintah pusat. “Tapi, ini harus bertahap. Nanti kami sesuaikan dengan proyek yang sudah dilaksanakan agar tidak membebani keungan kita,” tutup Heru Suseno.

Terkait sistem manajemen di pemerintah desa (Pemdes) yang disorot oleh dewan, ada beberapa desa perlu jadi perhatian khusus. Namun, harus diakui bahwa beberapa desa lain punya sistem pelayanan dan manajemen yang mumpuni.

Dalam acara tersebut dihadiri Bupati Tulungagung Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, Ketua DPRD Tulungagung, anggota dewan, sekretaris daerah dan staf ahli Bupati.